BOS Nontunai Bisa Cegah Penyelewengan

BOS Nontunai Bisa Cegah Penyelewengan
BOS Nontunai Bisa Cegah Penyelewengan

 

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

mendorong perluasan dana bantuan operasional sekolah (BOS) nontunai di seluruh sekolah.

Alasan utamanya adalah BOS nontunai ini dinilai bisa meminimalkan penyelewengan. Pemberian BOS menjadi salah satu garansi dari pemerintah terkait dengan mewujudkan proses pembelajaran dengan baik.

Ketersediaan biaya operasional ini pun menjadi faktor bahwa sekolah bisa menjalankan proses pembelajaran tanpa membebani siswa dengan biaya tambahan. “Jadi, pemerintah ingin memastikan pembelajaran berjalan dengan baik dan bermutu, makanya BOS disalurkan setiap tahunnya,” kata Direktur Pembinaan Sekolah Dasar (PSD) Kemendikbud Khamim saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Melalui perubahan pemanfaatan BOS

dengan mekanisme nontunai, maka peme rintah ingin meningkatkan mutu, transparansi, dan efisiensi penggunaan BOS tersebut. Khamim menekankan, dengan mekanisme nontunai, maka dana bantuan yang dipakai sekolah bisa direkam dengan sistem.

Sekolah membelanjakan dalam bentuk apa dan berapa nominalnya pun bisa terlihat sehingga lebih trans paran. Hal inilah yang bisa meminimalkan penyelewengan dana bantuan dari pemerintah tersebut. BOS nontunai ini merupakan inisiatif pemerintah agar pengelolaan dana pendidikan semakin hari semakin efisien.

Khamim menjelaskan, perluasan BOS nontunai ke semua sekolah di seluruh daerah pun akan dimaksimalkan oleh Kemendikbud. Hal ini dianggap penting sebab 60% anggaran pendidikan adalah dana transfer, termasuk BOS.

“Perluasan sosialisasi penggunaan dana BOS

nontunai ini merupakan inisiatif yang luar biasa sehingga diharapkan nantinya pengelolaan dana pendidikan semakin hari semakin efisien,” katanya.

Sebagai tahap awal, program yang sudah dirintis sejak 2016 ini diuji coba di delapan kota besar, yaitu Samarinda, Bogor, Bandung, Semarang, Mataram, Makassar, Palembang, dan Surabaya, masing-masing pada 12 sekolah. Delapan kota ini dipilih karena siapnya infrastruktur perbankan dan sekolah. Selain itu, juga sudah ada dukungan pemerintah daerah dan bank pemer intah daerah (BPD) sebagai lembaga penyalur dana.

Dari uji coba yang berlangsung sejak Maret 2017, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa PT BPD Kalimantan Timur dan Utara paling siap untuk melaksanakan tahap perluasan BOS nontunai.

 

Baca Juga :