Etika Birokrasi Pemerintah

      Sesungguhnya, etika birokrasi pemerintah sangat berhubungan dengan doing the right things bagi rakyat, bukan hanya bagi pejabat atau aparatnya saja. Dalamperkembangan masyarakat modern, antara etika birokrasi dan etika administrasi publik adalah saling belajar dan saling mempengaruhi. Dalam etika birokrasi pemerintah, mulai berbicara tentang public policy approach (pendekatan kebijakan publik) dalam hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Etika administrasi publik yang sedang melakukan reinventing the government dengan menerapkan jurus-jurus dalam menjalankan birokrasi, mau tidak mau semakin rentan pula terhadap persoalan-persoalan yang biasanya muncul dalam etika birokrasi. Begitu juga aparat pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat harus ada etikanya yang sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Etika berguna untuk membantu orang dalam menentukan respon moral terhadap suatu situasi atau arah tindakan yang tidak jelas; menuntun pimpinan dalam memutuskan apa yang harus dilakukan pada berbagai situasi yang berbeda; dan membantu pimpinan dalam memutuskan bagaimana merespon tuntutan dari berbagai stakeholder organisasi yang berbeda.

      Keberhasilan Pemerintah untuk mensejahterakan rakyat ditentukan oleh kemampuan manajerial Pemerintah dalam memanfaatkanseluruh potensi secara optimal. Etika birokrasi pemerintah dituntut untuk mengembangkan pemikiran kreatif dan inovatif untuk menyusun kebijakan, program dan pelayanan kepada masyarakat, serta memberdayakan aset produktifnya (SDM) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk merumuskan berbagai kebijakan kreatif dalam rangka merespons dan mengantisipasi tuntutan masyarakat yang terus berubah, perkembangan lingkungan yang secara kontinyu terus berubah, dan juga persiapan memasuki globalisasi dengan persaingan yang

ketat.[15]

  1. Etika Birokrasi Dalam Harapan

      Indonesia yang dikenal sebagai negara yang ramah dan sopan harus lebih menggerakan penerapan etika birokrasi secara intensif terutama setelah mengalami berbagai tragedi, bencana dan krisis ekonomi, ini sebagai teguran untuk menyadarkan bangsa. Sayangnya bangsa ini mudah lupa dan mudah pula memberikan maaf kepada suatu kesalahan yang menyebabkan bencana nasional, sehingga penyebab krisis tidak terselesaikan secara tuntas dan tidak berdasarkan suatu pola yang mendasar. Sesungguhnya penyebab utama krisis ini, dari sisi korporasi, adalah tidak berfungsinya praktek etika birokrasi secara benar, konsisten dan konsekuen.

      Harapan masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang baik, peduli, melayani, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, masih jauh dari realitas. Masuknya orang – orang baru dalam pemerintahan (reformasi), baik di legislatif, maupun eksekutif, dirasa masih belum mampu menciptakan perbaikan nyata kinerja pemerintahan.

Sumber :

https://callcenters.id/