Kelembagaan dan Kebijakan Pemerintah Mengenai Kelapa Sawit

Kelembagaan dan Kebijakan Pemerintah Mengenai Kelapa Sawit
Kelembagaan dan Kebijakan Pemerintah Mengenai Kelapa Sawit

 

Ada beberapa organisasi independen yang berhubungan

Dengan agribisnis kelapa sawit diantaranya Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Federasi Asosiasi Minyak Nabati Indonesia (Famni), dan Asosiasi Pengusaha Oleokimia Indonesia (Apolin). Sedangkan di lingkungan petani terdapat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Gabungan Asosiasi Petani Perkebungan Indonesia (Gaperindo). Selain asosiasi tersebut, juga terdapat Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) yang berfungsi agar minyak sawit dan turunannya dapat sebagai market leader dan menambah kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan dari sisi kebijakan pemerintah, ada beberapa kebijakan pemerintah yang terkait erat dengan agribisnis kelapa sawit seperti:
1. Kebijakan perpajakan dan retribusi melalui instrumen pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), dan retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan negara;
2. Kebijakan perdagangan dengan maksud untuk menghambat ekspor seperti melalui instrumen Bea Keluar;
3. Kebijakan insentif perpajakan dengan maksud untuk mendorong hilirisasi/penciptaan nilai tambah produk kelapa sawit diantaranya melalui tax allowance dan tax holiday;
4. Kebijakan yang mendorong investasi melalui kemudahan perijinan;
5. Penerapan pola integrasi vertikal antara kebun kelapa sawit dengan pengolahan dan integrasi antara kebun kelapa sawit dengan usaha lain, misal ternak dan penerapan 5 pola pengembangan perkebunan, yaitu: (i) pola koperasi usaha perkebunan, (ii) pola patungan koperasi sebagai mayoritas pemegang saham dan investor sebagai minoritas pemegang saham, (iii) pola patungan investor sebagai mayoritas pemegang saham dan koperasi sebagai minoritas pemegang saham, (iv) pola built, operated, and transferred (BOT), dan (v) pola tabungan negara (BTN).
6. Selain itu terdapat UU No. 18 tahun 2004 sebagai payung hukum usaha di agribisnis kelapa sawit sebagai bagian integral dari subsektor perkebunan.

Hasil Survei Lapangan Produk Kelapa Sawit di Wilayah Sumatra Utara

Perekonomian Sumatera sangat didominasi oleh Provinsi Sumatra Utara, Sumatera Selatan, dan Riau. Peran industri dan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara sangat dominan demikian pula di beberapa propinsi di Sumatera lainnya. Di Jambi, misalnya, peran industri kelapa sawit diperkirakan sekitar 28% dari perekonomian di provinsi tersebut. Di Provinsi Riau dan Bengkulu, peran kelapa sawit dalam perekonomian juga sangat dominan. Kenaikan permintaan terhadap komoditi kelapa sawit dan komoditi hasil perkebunan lainnya, seperti karet, akan sangat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah ini (Kadin, 2009).
Sampai tahun 2009, perkembangan perkebunan kelapa sawit Sumatera Utara terus meningkat dengan luas perkebunan sawit mencapai 1,9 juta hektar dengan rincian satu juta ha merupakan perkebunan inti rakyat (PIR) dan 400.000ha dikelola oleh PTPN dan perusahaan perkebunan nasional 500.000 Ha. Bahkan untuk menjadikan Sumut sebagai barometer perkelapasawitan nasional, pihak PTPN II sudah menyiapkan sedikitnya 8.171,54 ha lahan untuk menambah pengembangan perkebunan kelapa sawit (PTPN IV, 2009). Sebagai salah satu wilayah yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, Sumut juga menjadikan produkproduk berbasis kelapa sawit sebagai salah satu komoditas andalan ekspor. Pangsa ekspor CPO terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2006, pangsanya mencapai 34,75%, maka pada triwulan I-2009 ekspor CPO kembali mendominasi, dengan pangsa sebesar 47,36% (BI, 2009).
Terkait kebijakan pengembangan direkomendasikan agar pemerintah daerah (Pemda) memberikan kemudahan-kemudahan dengan memperhatikan minat investor agribisnis yang berkehendak menggalakkan investasi di bidang down stream dari kelapa sawit di Sumatera Utara dengan mengajak investor lokal maupun asing untuk membangun pabrik-pabrik produk turunan dari CPO di Sumatera Utara dengan tidak mempersulit dalam hal perizinan. Sehingga penanganan investasi pada bidang pengolahan produk turunan CPO dipandang perlu untuk segera dimulai. Dengan banyaknya pabrik produk turunan CPO di Sumatera Utara akan berdampak kepada penyerapan tenaga kerja, PAD, GDP Sumatera Utara dan kesejahteraan masyarakat.
Terkait dengan lokasi penyebaran produksi CPO ini, salah satu lokus klaster yang perlu mendapat dukungan semua pihak dalam pengembangan hilirisasi CPO adalah Kawasan Industri Sie Mangkei, Sumatera Utara. Dengan mengaglomerasikan industri berbasis kelapa sawit di satu lokus klaster, maka akan tercipta efisiensi industri yang akan meningkatkan daya saing industri menuju industri kelas dunia. Beberapa produk hilir yang potensial dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi dari hulu hilir di Kawasan Industri Sie Mangkei antara lain Minyak goreng sawit (curah dan kemasan), Margarine, Shortening, Biodiesel, Betacarotene, Tocopherol, Fatty Acids, Fatty Alcohol, Surfactan, dan sebagainya (Kementerian Perindustrian, 2011).
Temuan hasil survei lapangan mengenai nilai tambah produk kelapa sawit yang dilakukan di Sumatra Utara terhadap beberapa responden antara lain regulator (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan propinsi Sumatra Utara), pelaku usaha (PTPN III Sumatra Utara) dan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Sumatra Utara, dapat diuraikan sebagai berikut :

Kepala Sub Dirjen Industri Hasil Perkebunan Pangan Kementrian Perindustrian

Mengatakan, bahwa satu daerah penghasil kelapa sawit yang potensial untuk dikembangkan klaster industri hilir kelapa sawit adalah daerah Sumatra Utara, Proyeksi produk CPO di provinsi ini cukup besar yaitu sebanyak 5,07 juta ton per tahun atau sebesar 28,04 persen dari produksi nasional atau sepertiga produksi nasional.

CPO hasil produksi daerah Sumatra Utara

Sebagian besar diekspor ke Malaysia,Eropa dan beberapa negara Asia lainnya seperti RRC dan India termasuk Negara-negara Asia tengah seperti Ukraina. Yang menarik lagi bahwa tahun 2012, negara tujuan ekspor CPO Sumatra Utara yang cukup potensial adalah Israel. Mulai Januari 2012 ekspor CPO ke negara Israel dilakukan secara langsung pengapalan dari Belawan ke Israel yang sebelumnya harus melewati Yordania atau pelabuhan Ashdod. Hal ini sesuai dengan informasi dari Harian Medan Bisnis hari Kamis tanggal 24 Mei 2012. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Fitra Kurnia kepala seksi Hasil Pertanian dan Pertambangan Disperindag Sumut. Produk ekspor yang dikirim ke Israel didominasi oleh CPO, karena di sana sudah ada pabrik untuk mengolah produk turunan atau hilirisasi CPO. Selain CPO produk yang dikirim ke Israel per Maret 2012 adalah produk olaine (minyak goreng) sebanyak 630 ton dengan nilai US $ 75,915 juta, CPKO sebesar 21 ton atau US$ 29,820 juta, shortening sebanyak 752,6 ton atau benilai US$ 856.600.