Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Portal Sistem
Penilaian Angka Kredit Dosen Ditjen Dikti.
Surat
Edaran Direktur Diktendik no. 64/E4.3/2012: Penilaian
Angka Kredit Kenaikan Pangkat Jabatan Akademik Dosen
Surat
Edaran Dirjen Dikti no. 24/E/T/2012: Kebijakan
Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen.
Surat
Edaran Direktur Diktendik No. 1037/E4.3/2011:
tatacara penyampaian kelengkapan berkas usulan kenaikan
jabatan akademik dosen (situs
asli).
Surat
Edaran Sekjen Diknas 71936/A4/KP/2011: Usulan Jabatan
Fungsional (situs
asli)
Surat
Edaran Dirjen Dikti 2002/Dl.3/C/2008: Pengisian
Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka
Kredit Dosen (DUPAK) (situs
lain)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
PER/60/M.PAN/6/2005:
Perubahan atas ketentuan Lampiran I dan Lampiran II
Keputusan Menteri PAN tentang Jabatan Fungsional dan
Angka Kreditnya.
PP 99 Tahun 2000:
kenaikan pangkat PNS, dapat diunduh pula di lokasi
1 dan lokasi
2.
Pedoman
Operasional Penilaian Angka Kredit Dosen untuk
Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan
Guru Besar.
Surat
Edaran Dirjen 190/D/T/2011: validasi Karya Ilmiah
bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar,
beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta
integritas. (situs
asli)
Kepka BKN
no 12 Tahun 2002: Juknis PP no. 12 Tahun 2002 tentang
kenaikan pangkat PNS (situs
asli)
Kepmendiknas
36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian
angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf,
situs
asli). Lampiran: I
IIa
IIb
IIc
IId
IIe
III IV;
antara lain Lampiran
IIe: Rasional perhitungan jumlah jam kerja per
minggu
Kepmendiknas 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan
tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional
dosen
Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN: 61409/MPK/KP/1999
dan nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999:
petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka
kreditnya (html).
Lampiran: 01
02 03
04 05
06 07
08 09
10
38/KEP/MK.WASPAN/8/1999:
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Lampiran:
I
II
III
Pembukaan Program Studi Baru
dan Persyaratan Double Degree

Tatacara
pembukaan prodi baru dari Ditjen Dikti.
108/DIKTI/Kep/2001:
Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
234/U/2000
Tentang Pendirian Perguruan Tinggi (situs
asli)
Persyaratan dan ketentuan tentang pelaksanaan program
Double
Degree
Pemberian Ijin untuk
Perguruan Tinggi Asing

Perpres No. 77 tahun
2007: Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang
Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal (situs
asli)
PP 17 Tahun 2010:
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta
penjelasannya, baca hal 161-168 tentang kerjasama Lembaga
Pendidikan Asing dengan Satuan Pendidikan Indonesia.
Permendiknas 26 Tahun
2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan
Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri
(situs
asli) (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang
antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
Prosedur Ijin Mengajar Tenaga Ahli Asing dan Tenaga
Sukarela Asing (situs
asli)
Permendiknas 66 Tahun
2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di
Indonesia (situs
asli)
Surat
edaran Dirjen Imigrasi Kemenkumham No. IMI-IZ.01.10-1217
tanggal 07 Juni 2010: Persyaratan dan visa dan ijin
tinggal terbatas bagi pelajar/mahasiswa asing (situs
asli)
Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama
no.4437/E2.2/2011 tanggal 11 Juli 2011: Pemberitahuan
Waktu Pelayanan pada Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti
(situs
asli)
Gaji dan Tunjangan
PNS/ABRI

PP No. 15 Tahun
2012: Perubahan Keempat Belas atas PP no. 7 Tahun
1977 tentang Peraturan Gaji PNS (situs
asli).Lampiran PP no. 15 Tahun 2012 (situs
asli).
PP No. 16 Tahun
2012: Perubahan Keempat Belas atas PP no. 28 Tahun
2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI (situs
asli).Lampiran PP no. 16 Tahun 2012 (situs
asli).
PP No. 17 Tahun
2012: Perubahan Keempat Belas atas PP no. 29 Tahun
2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian NRI
(situs
asli).Lampiran PP no. 17 Tahun 2012 (situs
asli).
PP No. 18 Tahun 2012:
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya
(situs
asli).
PP No. 19 Tahun 2012:
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda,
Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan
Tunjangan Orang Tua Anggota TNI (situs
asli).
PP No. 20 Tahun 2012:
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda,
Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan
Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian NRI (situs
asli).
PP No. 19 Tahun 2011:
Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada
Veteran Republik Indonesia (situs
asli)
PP No. 18 Tahun 2011:
Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis
Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (situs
asli)
PP No. 17 Tahun 2011:
Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada
Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan
Janda/Dudanya (situs
asli)
PP No. 16 Tahun
2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan,
Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim
Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia beserta Lampiran
I s/d V (situs
asli)
PP No. 15 Tahun
2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan,
Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim
Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional
Indonesia beserta Lampiran
I s/d V (situs
asli)
PP No. 14 Tahun
2011: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai
Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya beserta Lampiran
I s/d VIII (situs
asli)
PP No. 13 Tahun
2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia (situs
asli)
PP No. 12 Tahun
2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota
Tentara Nasional Indonesia (situs
asli)
PP No. 11 Tahun
2011: Perubahan Ketiga Belas atas PP
No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.
Lampiran PP 11 Tahun
2011. (situs
asli)
PP No. 41 Tahun
2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan
khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan
Profesor.Pedoman pelaksanaannya menggunakan Peraturan Menteri
Keuangan No.164/PMK.05/2010:
Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen,
Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan
kehormatan professor (situs
asli)
Lain-lain

Permenkeu
No.33/PMK.06/2012: Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang
Milik Negara (situs
asli)
Perdirjen Perbendaharaan No.PER-11/PB/2012:
Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan
Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang.
Arahan Mendikbud
pada Rembug Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
Pusbangtendik, Depok: 27 Februari 2012 (situs
asli).
Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas:
Ringkasan
Eksekutif Seminar Nasional Pendidikan Indonesia
2010
PMK No.238/PMK.05/2010:
Pengelolaan Endowment fund dan dana cadangan pendidikan
(situs
asli). Siaran
pers Menteri Keuangan.
Peraturan Pemerintah Tentang
PNS:
UU
13 Tahun 2003: Ketenagakerjaan
UU No. 43 tahun
1999: Perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian, dapat diunduh di lokasi
1, lokasi
2, lokasi
3, lokasi
4.
UU
No. 8 Tahun 1974: Pokok-Pokok Kepegawaian, dapat
diunduh di lokasi 1,
lokasi
2, lokasi
3.
PP 40 Tahun 2010:
perubahan atas PP. 16 Tahun
1994 tentang jabatan fungsional PNS.
PP 63 Tahun 2009:
perubahan atas PP. 9 Tahun 2003 tentang wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, dapat
diunduh di lokasi 1,
lokasi
2, lokasi
3.
PP 28 Tahun 2010:
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan
Janda/Dudanya (menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14
tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)
PP 25 Tahun 2010
(Lampiran): Perubahan
ke 12 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji PNS (situs
asli)
PP 8 Tahun 2009
(dapat diunduh di lokasi
1, lokasi
2) tentang perubahan kesebelas atas PP.
7 tahun 1977 tentang penetapan gaji beserta
lampirannya (dapat diunduh di lokasi
1, lokasi
2).
PP 9 Tahun 2003
tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian PNS, dapat diunduh di lokasi
1, lokasi
2.
Lampiran
I-VIII Peraturan Pemerintah No 9 tahun 2009:
penetapan pensiun pokok pensiunan PNS dan
janda/dudanya, dapat diunduh di lokasi
1, lokasi
2.
PP 30 Tahun 1980:
Peraturan disiplin PNS, dapat diunduh di lokasi
1, lokasi
2.
PP 7 Tahun 1977:
Peraturan gaji PNS, dapat diunduh di lokasi
1, lokasi
2.
Permenkeu
110/PMK.05/2010: Peraturan Menteri Keuangan
tentang pemberian dan tata cara pembayaran uang makan
bagi PNS (pdf,
situs
asli)
Kumpulan Pedoman untuk
Pengelolaan CPNS/PNS
Pedoman
Pengadaan PNS
Pedoman
Formasi PNS
Pedoman
untuk CPNS
Pedoman
Kenaikan Pangkat PNS
Pedoman
Pengangkatan dalam Jabatan Struktural
Pedoman
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Pedoman
Pendidikan dan Pelatihan PNS (DIKLAT)
Pedoman
tentang Disiplin PNS
Pedoman
Penilaian Kinerja PNS
Pedoman
seputar Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP3)
Pedoman
Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
Pedoman
Kenaikan Pangkat PNS
Pedoman
Cuti Tahunan: Cuti
Tahunan, Cuti
Sakit, Cuti
Besar, Cuti
Bersalin, Cuti
Alasan Penting, CLTN
Pedoman
Pernikahan PNS
Pedoman
Pemberhentian/Pensiun PNS
Undang-undang
Kepegawaian
UU
43 Tahun 1999: perubahan atas UU no. 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (pdf,
situs
asli)
PP 24
Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan
Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya (situs
asli)
Disiplin PNS
PP 53
Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(situs
asli)
Peraturan
Kepala BKN No. 21 Tahun 2010: Ketentuan
Pelaksanaan PP No. 53
Tahun 2010 tentang disiplin PNS (situs
asli)
PP No. 30
Tahun 1980: peraturan displin PNS (sudah
diganti dengan PP No.
53 Tahun 2010) (situs
asli)
PNS dilarang memangku
jabatan rangkap
PP No.
47 Tahun 2005: perubahan atas PP
No. 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki
jabatan rangkap (situs
asli)
PP No.
29 Tahun 1997: PNS yang menduduki jabatan
rangkap (situs
asli)
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
PNS – DP3
PP
No. 10 Tahun 1979: Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (lengkap penjelasan
dan lampiran) (situs
asli)
Surat Edaran Kepala BKN No.
02/SE/1980: Tata cara pelaksanaan, disertai
contoh-contoh kasus (situs
asli)
Pedoman
seputar Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP3)
Alih Profesi PNS &
Mutasi Dosen
Kepmendiknas
36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan
penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen
(pdf,
situs
asli): pasal 2 ayat 6
Surat
Edaran Sekjen 5072/A4.5/KP/2009: Perbantuan PNS
Dosen ke luar Instansi Depdiknas (situs
asli)
Surat
Edaran Sekjen 4841/A4.5/KP/2009: Alih
tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen
(situs
asli)
Surat
Edaran Sekjen 2309/A4.3/KP/2009: Pedoman Teknis
Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar
Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan
Kemendiknas (situs
asli)
SK Dirjen
Dikti 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri
Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi
dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi
(situs
asli)
Surat Edaran
Koordinator Kopertis VII tentang pengalihan PNS
non dosen menjadi dosen dpk di wilayah Kopertis VII
(situs
asli)
Tentang Tugas Belajar
Kumpulan
penjelasan tentang tunjangan belajar bagi
dosen/PNS.
Peraturan Presiden 12
Tahun 1961: Pemberian Tugas Belajar (situs
asli)
Surat
Edaran Menpan No. SE/18/M.PAN/5/2004: Pemberian
Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS
Surat Edaran Sekjen 8480/A.A2/LN/2010,
01 Feb 2010: Pemberitahuan tentang pentingnya SP
Setneg RI
Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian 4159/A4.3/KP/2010,
27 Jan 2010: Pedoman pemberian tugas belajar dan
ketentuan batas usia penerima beasiswa (situs
asli)
Permendiknas 48 Tahun
2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di
lingkungan Depdiknas
Produk hukum pendidikan yang ada kaitan dengan
perhitungan angka kredit atau kenaikan pangkat/jabatan
fungsional dosen bagi Dosen PNS yang sedang
melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan:
PP. 3
tahun 1980: pengangkatan dalam pangkat pegawai
negeri, dapat diunduh pula di lokasi
1 dan lokasi
2.
PP. 99 tahun
2000: kenaikan pangkat PNS, dapat diunduh pula
di lokasi
1 dan lokasi
2.
Kemenkowasbangpan No 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999:
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dapat
diunduh di sini.
Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BAKN
tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional
dosen dan angka kredit, dapat diunduh di sini.
Kepmendiknas No. 36/D/O/2001:
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit
Dosen, dapat diunduh di sini.
Surat Edaran Kabiro Kepegawaian Kemdiknas
Nomor 23327/A4.5/KP/2009:
Penegasan dari aspek kepegawaian tentang Dosen yang
tugas belajar dan kaitannya dengan Sertifikasi
Dosen (situs
asli).Dalam Surat Edaran 23327 ini dijelaskan alasan
dosen tugas belajar tidak dibenarkan ikut serdos
dan terima tunjangan.
Nomor 29253/A4.5/KP/2010:
Pembayaran tunjangan profesi dosen yang studi
lanjut atau biaya sendiri (swadana) (situs
asli).Dalam Surat Edaran 29253 ini dijelaskan bahwa bagi
dosen yang studi lanjut dengan biaya sendiri atau
di luar Dikti, bila lokasi berada di luar kota
kampus asal atau di luar negeri sehingga tak bisa
melaksanakan BKD maka statusnya bukan ijin belajar,
maka kepadanya diberi SK tugas belajar dan berlaku
segala ketentuan tugas belajar.
Penjelasan Kepala Bagian Mutasi Dosen Kemendiknas
tentang studi lanjut bagi PNS Dosen dalam kaitannya
dengan kenaikan jabatan, kepangkatan, sertifikasi
Dosen, dan evaluasi beban kerja Dosen dapat diunduh di
lokasi
1 atau lokasi
2.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk
barang bawaan Penumpang dari LN
188/PMK.04/2010:
Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak
Sarana Pengangkut Pelintas Batas dan Barang
Kiriman, ketentuan ini akan diterapkan terhitung
mulai 01 Januari 2011, dapat diunduh di sini
beserta lampirannya.
28/PMK.04/2008:
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan.
Ketentuan pembebasan Bea Masuk berlaku untuk PNS
Tugas Belajar/Mahasiswa yang masa menetap di LN
minimal 1 thn, dapat diunduh di sini.
Ketentuan bebas PPh bagi
beasiswa diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh
Nomor 36 tahun 2008 dan aturan pelaksanaannya yaitu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 (diubah
dengan PMK 154/PMK.03/2009):
UU PPh No.
36 Tahun 2008 (tentang Perubahan Keempat atas UU
No. 7 tahun 1983 tentang PPh) dapat diunduh pula di
lokasi 1, lokasi
2, sedangkan penjelasan
atas UU No. 36 Tahun 2008 dapat diunduh pula di
lokasi 1,
lokasi
2.
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2009
(tentang Perubahan atas PMK
No. 246/PMK.03/2008) dapat diunduh pula di
sini.
BPPS – Beasiswa Program
Pendidikan Pascasarjana
BPPS
Online: Situs online untuk pendaftaran BPPS
Surat
Edaran Direktur Diktendik No. 419/D4.4/2011 tanggal 28
Feb 2011: Pendaftaran BPPS bagi Dosen PTS
(situs
asli). Pencabutan terhadap persyaratan calon
penerima BPPS harus memiliki jabatan fungsional
minimal AA terdapat dalam SE 419 ini.
Keputusan Direktur Ketenagaan (Ditjen Dikti
Kemendiknas) No.
481/D4.4/2010:
No. 481/D4.4/2010, 19 Februari 2010:
Penetapan Besaran Beasiswa Program Pendidikan
Pascasarjana (BPPS) di Lingkungan Ditjen Dikti
(1,3MB pdf
atau 0,75 MB
zip).
No. 1185.1/D4.4/2010,
10 Mei 2009: Penetapan Standar Biaya Program
Beasiswa Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri (dapat
unduh pula di sini)
Ijazah Hilang
Permendiknas
59 tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat
tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang
berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat
belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang
berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat
belajar (situs
asli)
Persyaratannya dan format surat keterangan
pengganti ijazah diatur oleh masing-masing sekolah. Di
bawah ini ada contoh UNDIP
(html) dan UNS
(pdf).
Peraturan Menteri Keuangan tentang
Standar Biaya
1
Tahun 2004: Perbendaharaan Negara (situs
asli)
17 Tahun
2003: Keuangan Negara (situs
asli)
80 Tahun 2010:
Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal
21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD
(situs
asli)
Perpres 35 Tahun
2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (situs
asli)
Perpres 54
Tahun 2010: Pengadaan barang/jasa pemerintah
Keppres
80 Tahun 2003 (Penjelasan,
Lampiran
I, Lampiran
II): Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah.
Standar Biaya Umum
(SBU):
2013: 37/PMK.02/2012
(Lampiran)
2012: 84/PMK.02/2011
(Lampiran)
2011: 100/PMK.02/2010
2010: 01/PM.2/2009
2009: 64/PMK.02/2008
2008: 81/PMK.02/2007
Standar Biaya Khusus
(SBK):
Peraturan Menteri Keuangan No.
36/PMK.02/2012: Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan No.
84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya (SBU)
Tahun Anggaran 2012 (situs
asli)
Peraturan Menteri Keuangan No
164/PMK.05/2011: Petunjuk Penyusunan dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(situs
asli)
Peraturan Menteri Keuangan No
120/PMK.02/2011 (situs
asli)
Peraturan Menteri Keuangan No
141/PMK.02/2010: Perubahan atas PMK No
123/PMK.02/2010 SBK TA 2011 (situs
asli)
Peraturan Menteri Keuangan No
123/PMK.02/2010: Standar Biaya Khusus Tahun
Anggaran 2011 (situs
asli)
Peraturan Menteri Keuangan No
69/PMK.02/2008: Penyusunan Standar Biaya Khusus
(situs
asli)
Peraturan Dirjen Anggaran No
PER-02/AG/2010: Petunjuk Teknis Penyusunan
Standar Biaya Khusus Tahun 2011 (situs
asli)
Peraturan Dirjen Anggaran No
PER-01/AG/2009: Petunjuk teknis Penyusunan
Standar Biaya Khusus Tahun 2010 (situs
asli)
Peraturan Tentang Pajak
Penghasilan dan Bebas Pajak Impor
UU
No. 36 tahun 2008: Pajak Penghasilan dan Penjelasannya
(situs
asli); perubahan keempat atas UU
No. 7 tahun 1983
94 Tahun
2010: Penghitungan penghasilan kena pajak dan
pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan
(situs
asli).
93 Tahun
2010: Sumbangan penanggulangan bencana nasional,
sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan
fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga,
dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto (situs
asli).
80 Tahun 2010:
Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal
21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD
(situs
asli). Catatan: Peraturan Pemerintah ini
menggantikan PP 45
Tahun 1994
Permenkeu
262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya):
peraturan pelaksana PP 80
Tahun 2010 (situs
asli)
Permenkeu No.
16/PMK.03/2010: Tatacara Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas Penghasilan berupa Uang
pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua,
dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus
(situs
asli)
PP No. 68 tahun 2009:
Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas
Penghasilan berupa Uang pesangon, uang manfaat
pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang
dibayarkan sekaligus (situs asli: 01
02)
PP 45 Tahun
1994: pajak penghasilan bagi pejabat negara,
pegawai negeri sipil, anggota ABRI, dan para pensiunan
atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan
negara atau keuangan daerah.
Peraturan Menteri Keuangan No
244 /PMK.031/2008: pajak penghasilan.
Tata cara pensiun PNS –
Dosen
Pedoman
Pemberhentian/Pensiun PNS
UU Nomor 14
Tahun 2005: Guru dan Dosen (situs
asli) – Pasal 67 ayat 4 dan 5.
UU Nomor 11 tahun
1969: Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda
pegawai (situs
asli)
PP Nomor 28 Tahun
2010: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan
Janda/Dudanya (menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14
tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)
PP
Nomor 65 Tahun 2008: Pemberhentian PNS
(situs
asli) – Perubahan 2.
PP
Nomor 1 Tahun 1994: Pemberhentian PNS –
(situs
asli) – Perubahan 1.
PP Nomor 32 Tahun
1979: Pemberhentian PNS (situs
asli)
PP
Nomor 4 Tahun 1966: Pemberhentian/pemberhentian
sementara PNS (situs
asli)
KEP/23.2/M.PAN/2/2004:
Penataan Pegawai Negeri Sipil (antara lain: pensiun
dini) – situs
asli
Kepmenkeu
No. 478 Tahun 2002: Persyaratan dan besarnya
manfaat tabungan hari tua bagi PNS (situs
asli)
Surat Edaran Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara No.
02/SE/1987 tentang batas usia pensiun PNS
(situs
asli). Peraturan-peraturan lain yang berkaitan
dengan batas usia pensiun dapat dilihat di
situs
BAKN.
Peraturan Pensiun Guru
Besar/Profesor
Permendiknas
Nomor 9 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia
pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru
Besar/Profesor dan pengangkatan Guru
Besar/Profesor Emeritus (situs
asli)
Surat
Edaran Dirjen Dikti 769/E/T/2011:
Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan
fungsional Guru Besar/Profesor (situs
asli)
Surat
Edaran Dirjen Dikti 739/E/C/2011:
Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah
menduduki jabatan Guru Besar/Profesor (situs
asli)
Surat
Edaran Dirjen Dikti 306/E/C/2011:
Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah
menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan
pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus
(situs
asli)
Catatan: (1) Seorang PNS non dosen (yang
tidak memiliki jabatan struktural atau jabatan
fungsional lainnya) menurut aturan akan pensiun
pada usia 56 tahun. (2) Bila alih tugas menjadi PNS
dosen, usia pensiun menjadi menjadi 65 tahun. (3)
Bila diangkat jadi Guru Besar usia pensiun sampai
70 tahun. (4) Jika diperpanjang lagi sebagai Guru
Besar Emeritus bisa sampai 75 tahun.
Pembebasan Pajak
Impor
Kepmenkeu
143/KMK.05/1997: Pembebasan bea masuk dan
cukai atas impor barang untuk keperluan
penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan.
Produk hukum yang berkaitan dengan
Badan Layanan Umum (BLU) dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Reformasi Birokrasi
81 Tahun
2010: Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2015
Permenpan No 20
Tahun 2010: Road Map Reformasi Birokrasi
2010-2014
Permen PAN
dan RB No.29 Tahun 2009: Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Hasil Reformasi Birokrasi Internal
(RBI) Kemdiknas
Tayangan
sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi
Jabatan
Ringkasan
Kegiatan RBI Tahun 2010
Pedoman
Sosialisasi Prosedur Operasi Standar (POS)
Laporan
Kajian Manajemen Konstruksi Alur Kerja untuk
e-Layanan
Laporan
Kajian Manajemen Pemantauan Alur Kerja untuk
e-Layanan
Laporan Kajian
Manajemen Pengamanan e-Layanan
Rekomendasi Infrastruktur
e-Layanan Ditjen MPDM
Rekomendasi Infrastruktur
e-Layanan Ditjen PMPTK
Rekomendasi Infrastruktur
e-Layanan Ditjen PNFI
Rekomendasi Infrastruktur
e-Layanan Setjen
Buku Saku
Budaya Kerja Kemdiknas
Buku Saku Manajemen
Alur Kerja e-Layanan untuk Kemdiknas
Buku Saku
Pengembangan Sistem Pengelolaan SDM Berbasis
Kinerja
Buku Saku
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan
Nasional
Rancangan Buku
Panduan Kebijakan Pengelolaan Kinerja Individu
Kemdiknas
Rancangan Buku
Panduan Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi
Kemdiknas
Kajian Model
Konseptual Sistem e-Pembelajaran
Kajian Model
Konseptual Materi e-Pembelajaran
Kajian Analisis
Sistem Akreditasi Program Studi
Kajian
Analisis Sistem Akreditasi Sekolah dan
Madrasah
Kajian Analisis
Sistem Sertifikasi Guru
Kajian Analisis
Sistem Sertifikasi Dosen
Kajian Analisis
Spesifikasi Kebutuhan Sistem Penyaluran Hibah
Kajian
Rancangan Awal Sistem Penyaluran Hibah

Baca Juga :