Pemerintahan Sipil Jepang di Indonesia

Pemerintahan Sipil Jepang di Indonesia – Pulau Jawa jadi pusat pemerintahan yang penting, apalagi jabatan Gubernur Jenderal jaman Hindia Belanda di hapus & diambil alih alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa. Status pegawai & pemerintahan sipil jaman Hindia Belanda tetap dianggap kedudukannya asalkan mempunyai loyalitas terhadap Jepang. Status badan pemerintahan & UU di jaman Belanda tetap dianggap untuk sementara, asalkan tidak bertentangan dengan aturan loyalitas tentara Jepang. Kebijakan pemerintah militer Jepang di bidang politik & birokrasi dampak yang dirasakan bangsa Indonesia diantaranya; terjadinya perubahan susunan pemerintahan berasal dari sipil ke militer, berlangsung mobilitas sosial vertikal (yakni pergerakan sosial ke atas didalam birokrasi) didalam masyarakat Indonesia. Sisi positif yang dapat kami ketahui, bahwa bangsa Indonesia mendapat pelajaran bernilai sebagai jawaban langkah menyesuaikan pemerintahan, sebab dengan terdapatnya kesempatan tersebut, yang diberikan pemerintah Jepang untuk duduki jabatan mutlak seperti Gubernur, ataupun wakil Gubernur, Residen, & Kepala Polisi.

Struktur pemerintahan Sipil jepang
Pulau Jawa & Madura (kecuali ke-dua koci, Surakarta & Yogyakarta) di bagi atas 6 wilayah pemerintahan.
Syu (karesidenan), yang di pimpin oleh seorang syuco.
Syi (kotapraja), yang di pimpin oleh seorang syico.
Ken (kabupaten), yang di pimpin oleh seorang kenco.
Gun (kawedanan / distrik), yang dipimpin oleh seorang gunco.
Son (kecamatan), yang dipimpin oleh seorang sonco.
Ku (kelurahan / desa), yang dipimpin oleh seorang kuco.

Selain pemerintahan militer (gunsei) angkatan darat, Armada Selatan Kedua membentuk suatu pemerintahan yang di sebut Minseibu. Pemerintahan itu terkandung di 3 tempat, yaitu Kalimantan, Sulawesi, & Seram. Sedangkan tempat bawahan meliputi syu, ken, bunken (subkabupaten), gun, & son. Dalam rangka mempertahankan kekuasaan & menghapus dampak Belanda terhadap masyarakat Indonesia, Jepang memastikan Undang-Undang No. 4. Undang- undang selanjutnya memastikan bahwa hanya bendera Jepang, Hinomaru, yang boleh di pasang hanya lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, yang boleh diperdengarkan terhadap hari- hari besar. menjadi 1 April 1942, semua lapisan masyarakat mesti manfaatkan pembagian waktu cocok dengan yang digunakan di Jepang. Perbedaan waktu pada Tokyo & Jawa terhadap jaman itu adalah 90 menit. menjadi 29 April 1942 ditetapkan bahwa kalender yang dipakai adalah kalender Jepang yang bernama Sumera. Pada th. 1942 terhadap kalender Masehi mirip dengan th. 2602 terhadap kalender Sumera. Rakyat Indonesia terhitung diwajibkan untuk ikut merayakan hari raya Tencosetsu, terhadap hari lahirnya Kaisar Hirohito.

Sumber : www.kumpulansurat.co.id

Baca Juga :