Krisis ekonomi merupakan perubahan yang signifikan akibat reformasi dan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah-daerah tersebut dengan kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah juga diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga daerah menggunakan sebagian pendapatannya. Selanjutnya, perimbangan juga dilakukan melalui dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Otonomi daerah merupakan masalah baru dengan tekanan pada daerah untuk mengembangkan daerahnya menjadi provinsi atau kabupaten baru yang mulai berkembang.

Seiring dengan reformasi tersebut, keuangan negara juga mengalami perubahan di berbagai bidang untuk mendukung reformasi agar sistem keuangan dapat berjalan dengan lancar. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi termasuk pemerintahan. Perubahan ini sangat penting karena proses dan siklus akuntansi terdiri dari informasi keuangan yang tersedia untuk berbagai pihak sesuai dengan tujuannya. Keuangan pemerintahan dan tugas akuntansi pemerintahan terkait dengan sistem dan proses lama dalam akuntansi pemerintahan, banyak kendala yang tidak mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan pemerintahan.

Perbaikan birokrasi juga menjadi bidang pengelolaan keuangan nasional yang ditangani oleh pemerintah pusat dan kabupaten. Perubahan sistem akuntansi pemerintah mendukung perubahan di masa depan. Jika Anda menggunakan sistem entri tunggal (single entry system), maka beralihlah ke sistem entri ganda (Double Entry System). Selain itu, catatan transaksi keuangan dasar harus diganti dengan basis akrual.

Table of Contents

Akuntansi Standar Pemerintah

Badan kepemimpinan organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Namun dalam kegiatan tersebut, instansi pemerintah, yang melakukan transaksi produksi dan pendapatan, lembaga pemerintah, juga memerlukan siklus akuntansi, biaya informasi keuangan digunakan sebagai kebijakan pengambilan keputusan. Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sudah lama diusulkan, untuk menerbitkan SAP light work. Melalui proses yang panjang, pemerintah akhirnya mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang membuka sejarah baru dalam pengelolaan keuangan negara karena pada akhirnya Indonesia memiliki SAP sesuai dengan fungsi akuntansinya.

Penyiapan SAP dipicu oleh banyaknya pembukuan komersial dengan dikeluarkannya standar akuntansi keuangan (SAK) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1994. Badan Akuntan Keuangan Negara (BAKUN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia akhirnya memulai penyiapan SAP karena lahirnya SAK. Reformasi di Indonesia Saya mendorong penyusunan SAP dengan cepat karena masyarakat Indonesia menginginkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penerbitan PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah merupakan salah satu pilar perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Pada tahun 2002, Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Setelah itu, ada aturan lain yang memperkuat penerbitan langsung SAP, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban APBN / APBD harus disusun sesuai dengan SAP. Standar disusun oleh komite standar independen dan diatur oleh peraturan pemerintah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian langkah panitia yang bertanggung jawab menyusun standar akuntansi pemerintahan melalui keputusan presiden juga dilakukan.

PP SAP merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan Laporan Keuangan. Dalam SAP tidak terdapat Laporan Perubahan Modal seperti pada akuntansi komersial karena kepemilikan modal pada pemerintahan merupakan modal suatu komunitas yang kepemilikannya tidak terdeteksi sehingga hanya terdapat keseimbangan antara aset dan hutang. Lebih lanjut, pembentukan SAP diharapkan menjadi tonggak lahirnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Di tingkat Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 / PMK.06 / 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Sumber: https://blog.malavida.co.id